Singgung Prabowo Subianto Soal Korupsi, Ahmad Basarah: Mengapa Tega Buka Aib Bangsa Sendiri?


TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut Mantan Presiden Soeharto sebagai guru korupsi Indonesia.
Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu menjelaskan jika hal itu adalah respons nasionalisme atas pernyataan capres 02 Prabowo Subianto yang menyebut korupsi Indonesia layaknya kanker stadium empat.
“Mengapa Pak Prabowo tega membuka aib bangsa sendiri di luar negeri? Kita semua paham dan sangat prihatin dengan penyakit korupsi di Indonesia. Hal itu merupakan pekerjaan rumah kita sebagai sebuah bangsa dan harus kita selesaikan secara bergotong-royong dan sungguh-sungguh serta bukan sekadar dijadikan isu politik,” ujar Basarah melalui keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (1/12/2018) kemarin.
Wakil Ketua MPR RI itu mengaku jika dirinya terpaksa harus mengatakan ‘Soeharto guru korupsi Indonesia’.
Hal itu untuk mengingatkan kembali memori kolektif bangsa Indonesia tentang bagaimana penyakit korupsi bangsa Indonesia terjadi hingga merajalela seperti sekarang ini yang diawali dengan gerakan Reformasi Rakyat dan Mahasiswa Indonesia tahun 1998 saat menjatuhkan rezim Orde Baru (Orba).
Satu di antara isu utamanya adalah pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga keluarnya TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 yang lahir karena pertimbangan dalam penyelenggaraan negara selama dipimpin Presiden Soeharto telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu.
Yakni menyuburkan KKN dan melibatkan para pejabat negara serta para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional.
“Bahkan, di Pasal 4 TAP MPR tersebut, juga terdapat perintah dilakukan penegakan hukum kepada mantan Presiden Soeharto sebagai tersangka korupsi beserta kroni-kroninya. TAP ini yang kemudian menjadi dasar lahirnya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pak Prabowo pada waktu itu merupakan bagian dari sistem rezim Orde Baru bahkan beliau diduga juga mendapat keistimewaan sebagai menantu Pak Harto,” tutup Basarah.
Menyangkut rencana pelaporan Partai Berkarya atas pernyataannya yang menyebut Soeharto sebagai guru korupsi, Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menanggapi santai.
Basarah justru berbalik mempertanyakan upaya pelaporan Partai Berkarya tersebut.
Ia menilai, tak ada yang baru dalam pernyataannya Soeharto sebagai guru korupsi.
Basarah merujuk peryataan berbagai tokoh dan lembaga dalam negeri maupun internasional juga telah membuat pernyataan bahwa Soeharto presiden koruptor.
"Coba saja searching google dengan pertanyaan siapa Presiden Terkorup di dunia, maka yang akan keluar adalah nama mantan Presiden Soeharto. Bahkan pernyataan yang lebih keras dari pernyataan saya pun cukup banyak," kata Basarah di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).
"Bahasa kiasan yang saya gunakan menyebut Pak Harto sebagai guru korupsi di Indonesia juga berdasarkan fakta-fakta hukum mulai TAP MPR Nomor XI Tahun 1998," sambungnya.
Basarah membeberkan, setidaknya ada delapan Keputusan Presiden (Keppres) yang dibuat masa Presiden Soeharto yang diduga kuat telah menguntungkan keluarga dan kroni-kroninya.
"Praktik korupsi oleh pejabat negara pada era orba kemudian dianggap sebagai suatu hal yang lumrah karena terlembagakan melalui regulasi pemerintah," beber Basarah.
Atas dasar itulah, Ia berpandangan, perilaku korupsi yang ada di orde baru menjadi fakta sosiologis terjadinya perilaku korupsi oleh pejabat eksekutif hingga budaya korupsi di lembaga negara saat ini.
"Itu yang kemudian menjadi fakta sosiologis terjadinya perilaku korupsi hingga terjadi reproduksi sosial dan budaya korupsi di lembaga-lembaga negara hingga saat ini," jelas Basarah.
Basarah juga meminta kepada pihak-pihak yang mengkliem bahwa Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto bebas dari korupsi perlu dipertanyakan.
Pernyataan itu jelas membahayakan bagi generasi muda saat ini yang tidak tahu fakta sejarah soal praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) jaman Orde Baru.
"Saya tidak bilang dibawah kepempinan Pak Harto selama 32 tahun jelek. Pasti ada baiknya juga. Cuman generasi muda perlu dikasih informasi soal maraknya praktik KNN. Jangan sampai itu tidak. Berbahaya," tutup Basarah.
Sebelumnya, Ketua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang berencana akan melaporkan Ahmad Basarah terkait peryataan yang menyebut Soeharto merupakan guru korupsi Indonesia.
"Iya, sedang proses," ujar Andi saat dihubungi, Kamis (29/11/2018).
Sebelum melaporkan Ahmad Basarah, Andi akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Ketua Umum Partai Berkarya yang juga anak dari Presiden Soeharto, yakni Hutomo Mandala Putra atau yang karib disapa Tommy Soeharto.
Tahan Diri
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono mengimbau agar semua pihak menahan diri untuk tidak berpolemik lebih jauh terkait adanya penyataan yang mendiskreditkan mantan Presiden Soeharto.
“Saya kira sudahi saja perdebatan soal itu. Tidak elok, kita mengungkit-ungkit salah satu pemimpin di republik ini, apalagi yang bersangkutan sudah wafat untuk dijadikan sebuah perdebatan. Kita harus menjaga kerukunan sosial di tengah masyarakat, apalagi ini sudah masuk dalam tahun politik,” kata Agung Laksono dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, (1/12/2018).
Menurut Agung Laksono yang juga Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Ma`ruf Amin, semua pihak harus menghormati dan meneladani setiap pemimpin negeri ini.
Dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Gusdur, Presiden Megawati, Presiden SBY sampai Presiden Joko Widodo sekarang.
“Setiap pemerintahan pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Namun yang pasti, mereka-mereka itu (para Presiden RI-red) merupakan figur pemimpin yang memiliki visi besar dan berpikir panjang dalam hal pembangunan untuk rakyat Indonesia,” katanya.
Untuk itu, Agung Laksono yang juga Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 itu berharap legacy positif yang ditanamkan para pemimpin-pemimpin bangsa itu harus tetap dilanjutkan.
“Tidak ada salahnya, program-program para presiden terdahulu republik ini yang banyak dirasakan oleh rakyat, bisa terus dilanjutkan untuk menjawab tantangan zaman sekaligus memberi solusi perbaikan bangsa ini menjadi lebih baik dan sejahtera,” tegasnya.
Terkait penyelenggaraan Pemilu 2019, pihaknya meminta semua elemen masyarakatmenyukseskan Pemilu 2019 yang aman, lancar dan damai sebagai ikhtiar untuk membangun bangsa Indonesia menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
"Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan bahwa dalam setiap kampanye, kita harus tetap menjaga kerukunan, persaudaraan sosial, kerukunan masyarakat. Karena kerukunan dan persaudaraan merupakan kekuatan nasional kita,” ujarnya.
(tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda Prasetia/chaerul umam)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Siswi Ini Bunuh Diri Setelah Disuruh Jadi Pelacur Sama Gurunya, Karena Telat Bayar Iuran

Nekat Perk0sa Janda Cantik, Remaja Ini Burungnya Diremas Hingga Dia Tewas

Tak Kuat Layani Istri Minta 'Jatah' 10 Kali Sehari, Suami Lapor Polisi